Teori dan Asas Pemungutan Pajak

By On Senin, April 4th, 2016 Categories : Dasar Perpajakan

teori pemungutan pajak di Indonesia
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan, suatu Negara wajib mengatur pelaksanaannya dibawah naungan Undang-Undang. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat selaku pembayar atau penyetor pajak. Berikut ini ada beberapa teori pemungutan pajak yang dapat dibenarkan oleh suatu Negara, yaitu :

1. Teori Asurasi
Seperti kita ikut/ daftar perusahaan asuransi baik swasta maupun dari pemerintah dengan harapan kita bisa mendapatkan perlindungan di masa depan, dalam perjanjian/polis asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi ini harus dibayar yang digunakan sebagai jaminan terhadap seseorang atau badan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang terjadi dimasa depan. Dari logika diatas masyarakat seakan mempertanggungkan kepentingan seperti keamanan dan subsidi kepada negara sehingga masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Nah, pembayaran pajak disini bisa dianalogikan dengan pembayaran premi dalam asuransi.

2. Teori Kepentingan
Teori kepentingan ini ibarat 2 pihak yang saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Harta dan jiwa masyarakat dan negara harus dilindungi. Agar kepentingan tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada masyarakat. Biaya tersebut dipersamakan dengan pajak yang diayar oleh masyarakat.

3. Teori Gaya Pikul
Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang atau badan. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Seseorang yang berpenghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berarti gaya pikulnya tidak ada.

4. Teori Bakti
Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebagian seatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara agar negara dapat berjalan dengan baik.

5. Teori Daya Beli
Pada teori ini berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Barang yang dibeli oleh masyarakat sangat beragam, mulai dari yang sederhana hingga barang mewah. Pajak yang berhubungan dengan transaksi ini kita kenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Semakin mewah barang yang dibeli oleh masyarakat maka pajak yang dipungut akan semakin besar.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas Pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pengenaan/ pemungutan pajak di suatu negara, karena menyangkut rasa keadilan dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam menyusun undang-undang perpajakan di suatu negara.

Berikut ini terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat dipakai oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara sendiri maupun asing. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili
Asas ini memberikan penjelasan bahwa suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan domisili atau dimana mereka bertempat tinggal. Yang dimaksud domisili disini adalah tempat tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk Wajib Pajak badan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku di negara tersebut. Asas ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut di peroleh di dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh: Penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili (berkedudukan di Indonesia) dapat dikenakan pajak.

2. Asas sumber
Negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dapat mengenakan pajak tanpa melihat dimana Wajib Pajak berdomisili. Contoh: Penghasilan yang diterima oleh singapore Ltd. (Wajib Pajak Luar Negeri) atas jasa yang dimanfaatkan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

3. Asas kebangsaan
Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Hampir sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak. Contoh: Luqman merupakan Warga Negara Indonesia yang berada di Thailand selama 5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, Luqman menerima penghasilan dari Thailand dan Indonesia. Maka Negara Indonesia berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima baik dari Thailand maupun Indonesia.

Selain asas-asas perpajakan yang saya jabarkan diatas, ada beberapa pakar juga mendeskripsikan asas pemungutan pajak. Tapi saya hanya akan menjelaskan asas yang ditulis oleh seorang ekonom terkenal dari negara Amerika yaitu Adam Smith. Dalam buku “Wealth of Nations” dengan teorinya yang terkenal “The Four Maxism” menyatakan pemungutan pajak di dasarkan pada asas :

1. Equality and Equity (kesamaan dan keadilan)
Asas ini memberikan hak kepada suatu Negara dalam melakukan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata tanpa ada diskiminasi diantara Wajib Pajak. Dalam keadaan dan kondisi yang sama, Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama.

2. Certainty (kepastian hukum)
Negara tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Bagi Wajib Pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana. Dan diantara undang-undang perpajakan yang berlaku tersebut tidak saling tumpang tindih. Misalnya terhadap objek pajak tidak boleh dikenakan pajak hingga lebih dari sekali (ganda).

3. Convenience of Payment (tepat waktu)
Negara dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak pada saat itu juga. Tepat waktu disini adalah Negara tidak boleh mengenakan pajak disaat yang menyulitkan Wajib Pajak. Jangan sampai Negara mengenakan pajak ketika Wajib Pajak tersebut sudah membelanjakan penghasilannya. Contoh: ketika Wajib Pajak menerima hadiah, sebaiknya pada saat itu juga negara mengenakan pajaknya. Asas ini juga kita kenal dengan teori “Pay as You Earn”.

4. Efficiency
Seperti yang kita ketahui, Negera mengenakan pajak terhadapa Wajib pajak tujuannya untuk digunakan sebagai biaya operasional suatu negara tersebut. Dari segi bisnis, ketika dalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara harus untung dari biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tersebut. Biaya pemungutan pajak yang timbul diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sebenarnya banyak teori dan asas pemungutan pajak yang belum saya jelaskan diatas. Saya harapkan teori dan asas perpajakan diatas mampu memberikan gambaran kepada anda bagaimana mekanisme dan apa filosofi suatu negara menciptakan pajak. Seringkali kita tidak memahami bagaimana pajak bisa sering bergelut pada bisnis maupun pekerjaan anda pada saat ini. Ini menandakan bahwa sebagian besar negara tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya pajak. Sehingga suatu negara berhak mengenakan dan memungut pajak dengan berlandaskan teori dan asas-asas yang telah saya jelaskan di atas.

Teori dan Asas Pemungutan Pajak | luqman | 4.5