Tempat Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

By On Senin, April 18th, 2016 Categories : Belajar Pajak, KUP

pengusaha kena pajak (pkp)
Sebelum saya memaparkan lebih jauh tempat pelaporan pengusaha kena pajak (PKP), saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya apa sih definisi PKP ini. Di dalam Undang-Undang KUP yang berlaku, dijelaskan definisi mengenai perbedaan pengusaha dan pengusaha kena pajak. Pasal 1 angka 4 UU KUP, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Jadi, dari pemaparan di atas terdapat perbedaan makna dari pengusaha dan PKP walaupun saling berkaitan.

Melaporkan usahanya adalah kewajiban bagi setiap PKP, yaitu pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 Miliyar, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang memenuhi persyaratan diatas bisa melaporkan usahanya dengan datang langsung ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi Dirjen Pajak mengatur tempat pelaporan pengusaha kena pajak terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu seperti Wajib Pajak BUMN melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan sebagainya sebagaimana diatur di dalam PER-13/PJ/2014.

Apabila pengusaha telah berubah status menjadi PKP, terhadap PKP tersebut wajib untuk dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan Perubahannya. Apabila pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan alasan tertentu tidak bisa datang ke KPP/KP2KP untuk melaporkan usahanya maka DJP mempunyai kewenangan terhadap pengusaha tersebut untuk dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. sampai saat ini, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP belum bisa dilakukan secara online. Sebagai alternatif lain apabila pengusaha tidak bisa datang secara langsung untuk melaporkan usahanya sebagai PKP, pengusaha bisa mengirimkan berkas pelaporan melalui ekspedisi pos atau jasa kurir lainnya ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha.

Demikian penjelasan mengenai tempat pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat membantu teman-teman yang mempunyai keinginan/ kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Tempat Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) | luqman | 4.5