Tarif PPh 21 dan PPh 26 Terbaru

By On Jumat, September 2nd, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26

tarif PPh 21 terbaru
Jika anda sedang mencari tarif pph 21 dan pph 26 terbaru, anda datang kesini pada momen yang sangat tepat. Pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tarif PPh 21 dan PPh 26 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang PPh dan embel-embelnya berupa PMK maupun Perdirjen Pajak. Saya akan menjelaskan menggunakan kata-kata sehari-hari bahkan terkadang tidak baku menurut kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar. Saya yakin sebagian besar wajib pajak sulit memahami, namun jika anda mampu memahami tarif PPh 21 atau PPh 26 dengan membaca UU PPh pasal 21/26 dan PMK-nya, berarti anda tidak perlu melanjutkan membaca artikel ini.

Ketentuan Tarif PPh 21

PPh Pasal 21 sangat erat kaitannya dengan wajib pajak dengan satus sebagai karyawan, TNI/POLRI/PNS, Pensiunan dan Freelancer (bukan pegawai) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan ketentuan wajib pajak tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri. Penghasilan/ gaji yang diterima oleh wajib pajak tersebut dipotong pajak penghasilan atau dikenakan PPh 21.

Jika anda termasuk kategori wajib pajak diatas maka pasti anda akan menerima semacam bukti pemungutan atau pemotongan pph 21. Jika anda karyawan, bukti pemotongan pph 21 biasanya detail terdiri dari penghasilan bruto, biaya jabatan, PTKP hingga jumlah pajak dipotong.

Pada dasarnya tarif PPh 21 mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1), yaitu tarif yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bersifat progresif, artinya semakin besar jumlah penghasilan maka semakin tinggi pula tarifnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan kolom berikut ini :

   Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp50.000.000 5%
di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000 15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp500.000.000 25%
di atas Rp500.000.000 30%

Contoh kasus yang berkaitan dengan tarif PPh 21:
Pak Rudi seorang pegawai di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Pada tahun 2016 beliau menerima penghasilan bruto sebesar Rp 600.000.000. Setelah dikurangi biaya jabatan dan lain-lain termasuk PTKP, Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Pak Rudi sebesar Rp. 550.000.000. Pertanyaanya adalah bagaimana tarif pph 21 dan penghitungannya ? Berikut jawabannya

No Penghasilan Tarif
PPh 21
1  Rp    50.000.000 5%  Rp       2.500.000
2  Rp  250.000.000 15%  Rp    37.500.000
3  Rp  250.000.000 25%  Rp    62.500.000
Jumlah  Rp  550.000.000  Rp  102.500.000

Dari perhitungan diatas, total pajak yang terutang atau dipotong oleh pemberi kerja Pak Rudi sebesar Rp 102.500.000.

Pada intinya, seperti apapun kasusnya, penghasilan yang diterima pegawai, bukan pegawai, dan freelancer (dengan ketentuan subjek pajak dalam negeri), tarif pph 21 yang digunakan adalah tarif berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat (1) sebagaimana yang telah saya jabarkan di atas.

Ketentuan Tarif PPh 26

Selain tarif pph 21, pasti anda sering kali mendengar PPh Pasal 26 UU PPh. Jika kita membaca kembali pasal 26 tesebut, tentu berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh orang asing (subjek pajak luar negeri). Jika orang asing bekerja sebagai karyawan/ pimpinan di Indonesia maka atas penghasilan yang diterima bule tersebut dipotong PPh Pasal 26.

Berbeda dengan PPh Pasal 21, untuk menghitung PPh Pasal 26 sangat gampang sekali. Anda cukup mengalikan tarif PPh 26 dengan penghasilan bruto yang diterima si bule tersebut tanpa dikurangi dengan biaya jabatan, PTKP dll. Berdasarkan UU PPh, tarif PPh 26 merupakan tarif tunggal, yaitu sebesar 20%. Kecuali diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yaitu negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia khusunya mengenai tarif pajak secara internasional agar si penerima penghasilan lintas negara tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.

Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini:
Eduard Kardashian adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak. la memperoleh gaji dari PT Power-gen pada bulan Maret 2016 sebesar US$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp13.000 untuk US$1.00. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong ? Berikut jawabannya

Penghitungan PPh Pasal 26:
Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah: US$2,500 X Rp 13.000 = Rp32.500.000
PPh Pasal 26 terutang adalah: 20% X Rp32.500.000= Rp 6.500.000

Jadi, tarif pph 21 dan pph 26 sangat berbeda jauh. Anda yang ditugaskan sebagai pemotong di perusahaan/ instansi bekerja harus memperhatikan poin subjek pajak dalam menentukan tarif pajak. Apakah karyawan tersebut subjek pajak dalam negeri atau luar negeri.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah tarif pph 21 menggunakan tarif pajak progresif (semakin besar penghasilan maka tarif pajaknya naik) sedangkan tarif pph 26 menggunakan tarif tetap yaitu 20% (bisa lebih kecil dari 20% tergantung ada/tidaknya P3B dengan negara Indonesia).

Tarif PPh 21 dan PPh 26 Terbaru | luqman | 4.5