Sistem Dan Stelsel Pemungutan Pajak Di Indonesia

By On Senin, April 11th, 2016 Categories : Dasar Perpajakan

stelsel pemungutan pajak
Sistem dan stelsel pemungutan pajak
di Indonesia harus berdasarkan hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan baik sistem dan stelsel pemungutan pajak. Dalam rangka memberikan transparansi, keadilan dan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, perlu disusun sistem dan stelsel pemungutan pajak. Di Indonesia ada beberapa sistem dan stelsel pemungutan pajak yang perlu anda ketahui. Nah untuk mengetahui lebih detail, berikut ini penjelasannya :

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu

  1. Official Assesment System
    Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiscus (Petugas Pajak) untuk menetapkan pajak yang terutang atas Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat Pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Di Indonesia, Official Assesment System diberlakukan sebelum tahun 1983 teutama untuk Pajak Penghasilan. Hingga saat ini pajak yang masih menganut Official Assestment System adalah pengenaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fiscus menetapkan PBB yang harus dibayar dengan dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampirannya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
  2. Self Assestment System
    Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan berlaku. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan (Wajib Pajak bersifat aktif). Dalam hal ini, fiscus (Petugas Pajak) hanya melakukan pengawasan saja untuk memastikan apakah hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sudah benar atau belum. Di Indonesia, Self Assesment System diberlakukan sejak penetapan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1983.
  3. Witholding System
    Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (Pihak lain) untuk menghitung, menyetor/memungut dan melaporkan pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pihak ketiga berperan aktif sedangkan fiscus berperan pasif. Contoh yang berlaku di Indonesia yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemotong dari pemberi kerja. Pada waktu yang ditentukan, pemberi kerja wajib menyetor ke rekening kas negara dan melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel Pemungutan Pajak adalah suatu cara atau waktu yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengenakan pajak apakah di depan, tengah atau belakang. Pada umumnya, pengenaan pajak terdiri dari 3 stelsel yaitu :

  1. Stelsel Nyata (Riil)
    Stelsel Nyata adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak berdasakan penghasilan yang diterima secara nyata sehingga pemungutanya baru bisa dilakukan setelah akhir tahun pajak berakhir. Apabila suatu jenis pajak pengenaannya berdasarkan stelsel nyata maka bisa disebut juga dengan pemungutan pajak di belakang.
  2. Stelsel Fiktif (Anggapan)
    Stelsel Fiktif adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak berdasarkan suatu anggapan (fiksi) yag diatur oleh Undang-Undang. Contoh, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga penetapan pajak penghasilan dilakukan di awal tahun. Apabilan suatu jenis pajak pengenaannya berdasarkan stelsel fiktif maka bisa disebut juga dengan pemungutan pajak di depan.
  3. Stelsel Campuran
    Stelsel Campuran adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak berdasarkan suatu anggapan (pada awal tahun) kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Stelsel pemungutan pajak di Indonesia, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut stelsel campuran. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada awal tahun ditetapkan berdasarkan penghasilan yang diterima pada tahun sebelumnya. PPh Pasal 25 diangsur setiap bulan untuk meringankan beban Wajib Pajak di akhir tahun sehingga tidak dibayar sekaligus. Apabila pada akhir tahun setelah disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya masih kurang bayar maka atas kurang bayar tersebut (Pajak Penghasilan Pasal 29) harus disetor ke Kas Negara.

Sistem Dan Stelsel Pemungutan Pajak Di Indonesia | luqman | 4.5