Sejarah Hukum Pajak Di Indonesia

By On Sabtu, April 2nd, 2016 Categories : Dasar Perpajakan

sejarah hukum pajak di indonesia
Sejarah Pajak di Indonesia sejak era proklamasi kemerdekaan

Sebagian besar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini merupakan warisan atau peninggalan rezim pemerintahan zaman belanda. Hingga sekarang, undang-undang perpajakan hanya mengalami beberapa perubahan untuk disesuaikan dengan kemajuan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Hanya mengalami sedikit perubahan karena pada waktu itu sangat sulit sekali dan merupakan masa-masa transisi. Pada taggal 1 Januari 1951, semua undang-undang di bidang perpajakan termasuk Ordonasi tentang Pajak yang dikeluarkan sebelum era proklamasi, dinyatakan berlaku di NKRI.

Kemudian pada tanggal 5 agustus 1952, presiden legendaris Bpk Ir. Soekarno menetapkan Undang-Undang No 4 Tahun 1952 tentang penetapan berlakunya undang-undang dan undang-undang darurat serta ordonansi di bidang perpajakan. Segala macam bentuk peraturan pajak diatur dalam undang-undang tersebut seperti undang-undang pajak pembangunan, pajak upah, pajak rumah, pajak perseroan dll. Dalam perkembangan sejarah pajak di Indonesia, seiring dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang semakin maju dan berkembang, atas undang-undang tersebut mengalami berbagai perubahan, misalnya dengan penghapusan peraturan, penggantian nama, perubahan status pajak negara menjadi pajak daerah dan lain-lain.

Beberapa Pajak Pemerintah Pusat diserahkan ke Pemerintah Daerah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka hal-hal yang berkaitan dengan hukum pajak di Indonesia tentu permasalahannya semakin kompleks. Pajak yang sebelumnya dipungut dan diadministrasi oleh pemerintah pusat, bisa jadi dilimpahkan ke pemerintah daerah dengan alasan tertentu, baik itu pemerintah daerah di tingkat propinsi maupun kota/kabupaten. Contoh pajak yang sebelumnya merupakan kewengangan pemerintah pusat kemudian dialihkan ke pemerintah daerah adalah (sebelum sebelum tahun 1983)

  1. Pajak rumah tangga, pajak bangsa asing dan pajak kendaraan bermotor (dialihkan ke pemerintah daerah tingkat I)
  2. Pajak jalan, pajak potong, pajak radio dan pajak pembangunan (dialihkan ke pemerintah daerah tingkat II)

Sejarah hukum pajak di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1983

Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, diperlukan suatu payung hukum perpajakan yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman baik bagi Wajib Pajak maupun bagi Petugas Pajak itu sendiri. Pada tahun 1983 merupakan puncak sejarah pajak di Indonesia atau lebih dikenal era reformasi pembentukan dan penetapan undang-undang perpajakan di Indonesia yang adil, transparan dan akuntabel. Undang-undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPnBM dan UU Pajak Bumi Bangunan merupakan perintis revolusi sejarah pajak di Indonesia karena hampir semua undang-undang tersebut ditetapkan pada tahun 1983 dan 1984.

Namun, seiring perkembangan ekonomi dan persaingan ketat di bidang teknologi, undang-undang perpajakan tersebut tidak lepas dari beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan kondisi dan iklim perekonomian di Indonesia. Sehingga mau tidak mau, seiring berjalannya waktu, undang-undang perpajakan akan terus mengalami perubahan.

Perubahan tersebut dilakukan bukan hanya mengikuti perkembangan zaman di Indonesia, namun bersaing juga dengan perekonomian secara global. Sebenarnya bukan hanya undang-undang perpajakan saja yang memiliki sejarah, hukum atau undang-undang apapun di negara ini pasti memiliki sejarah. Kita tidak pernah tahu misteri ke depan apakah undang-undang perpajakan akan diubah lagi atau tidak, atau bahkan dihapus. Seperti undang-undang tax amnesty yang ditetapkan taanggal 1 juli 2016, siapa yang akan mengira ada di negara Indonesia? Itulah misteri sejarah pajak di Indonesia.

Setelah anda mengetahui sejarah hukum pajak di Indonesia ini, sebaiknya kita sebagai WNI yang baik sudah sepatutnya mendukung penuh dan taat dalam membayar pajak demi kemakmuran rakyat serta ikut mensukseskan program peningkatan pembangunan nasional.

Sejarah Hukum Pajak Di Indonesia | luqman | 4.5