PPh Pasal 25 : Pengertian dan Tarif PPh Pasal 25 Menurut UU PPh

By On Rabu, Oktober 26th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 25

tarif pph pasal 25
Sebagian besar Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia seharusnya sudah mengenal pph pasal 25. Pada waktu pertamakali melakukan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang melakukan usaha memiliki kewajiban terhadap pph pasal 25 kecuali dengan keadaan dan kondisi tertentu yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Mulai 1 Juli 2013, Wajib Pajak yang memiliki peredaran buto dibawah 4,8 miliar pada tahun pajak 2012 maka dikenakan dengan tarif berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013. Jika peredaran bruto pada tahun sebelumnya lebih dari 4,8 miliar maka atas Wajib Pajak tersebut dikenakan pph pasal 25.

Pengertian PPh Pasal 25 menurut Undang-Undang PPh

Oke, mungkin sebagian besar anda belum memahami pph pasal 25. Pada dasarnya, pph pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan setelah dikurangi  kredit pajak. Kredit pajak bisa berupa pembayaran pph pasal 21, 22, 23 dan pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri. pph pasal 25 ini sangat erat kaitannya dengan SPT PPh Tahunan. Agar lebih memahami dengan jelas, perhatikan contoh kasus dibawah ini

Contoh 1 : berdasarkan SPT tahun pajak 2016, pajak yang terutang setelah dikurangi kredit pajak adalah sebesar Rp 120 juta maka besarnya angsuran pph pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak tiap bulan dalam tahun berjalan (tahun pajak 2017) adalah sebesar 10 juta (120 juta dibagi 12 bulan).

Contoh 2 : berdasarkan SPT tahun pajak 2016, wajib pajak hanya memperoleh penghasilan selama 6 bulan maka besarnya angsuran pph pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak tiap bulan dalam tahun berjalan (tahun pajak 2017) adalah sebesar 20 juta (120 juta dibagi 6 bulan)

Contoh 3 : Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2017, besarnya angsuran pph pasal 25 yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016, yaitu sebesar 10 juta untuk kasus contoh 1 atau 20 juta untuk kasus contoh 2.

Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 Jika Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Ketika tahun pajak sedang berlangsung, tidak menutup kemungkinan wajib pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak (skp) oleh Direktorat Jenderal Pajak atas tahun pajak yang lalu. Jika terjadi demikian, besarnya angsuran pph pasal 25 bulan berikutnya dihitung kembali menyesuaikan dengan skp tersebut. Atas penerbitan skp tersebut, angsuran pph pasal 25 bisa saja lebih besar, lebih kecil atau sama dengan angsuran sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan wajib pajak. Agar lebih jelas, perhatikan contoh dibawah ini:

Waijb pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 20 Februari 2017. Dari SPT tersebut, diketahui perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar 2 juta/ bulan selama tahun pajak berjalan (2017). Pada tanggal 15 Juni 2017, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP terhadap wajib pajak yang bersangkutan sehingga angsuran pajak yang ditetapkan adalah sebesar 3 juta perbulan. Sehubungan kasus ini, mulai bulan Juli 2017 sampai dengan desember 2017, wajib pajak tersebut memiliki kewajiban membayar angsuran pph pasal 25 sebesar 3 juta perbulan.

Cara Menentukan Tarif PPh Pasal 25

Setelah anda benar-benar memahami pengertian dan ketentuan umum pph pasal 25, sekarang yang perlu ditanyakan adalah bagaimana cara menentukan tarif pph pasal 25 dalam setahun? Dalam menentukan atau menghitung angsuran pph pasal 25, wajib menggunakan tarif yang telah ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan. Tarif pph pasal 25 antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak sama. Tarif pph pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan pasal 17 ayat (1) UU PPh yakni bersifat progresif. Artinya, semakin besar penghasilan kena pajak maka tarif pajaknya semakin besar. Sedangkan tarif pph pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah sebesar 28% (bersifat tetap). Selain itu, UU PPh memberikan keringan atau fasilitas pengurangan tarif pph pasal 25 sebesar 50% terhadap wajib pajak badan yang memiliki peredaran usaha tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31E UU PPh.

PPh Pasal 25 : Pengertian dan Tarif PPh Pasal 25 Menurut UU PPh | luqman | 4.5