PPh Pasal 23 : Pengertian, Objek dan Tarif PPh Pasal 23 Menurut UU PPh

By On Senin, November 14th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 23

tarif pph pasal 23
Apa yang ada di benak anda ketika berpikir tentang pph pasal 23 ? Pasti sebagian besar pembaca mengartikan bahwa pph pasal 23 dikenakan terhadap pemanfaatan jasa. Mungkin sebagian besar dari anda pernah dipotong pph pasal 23 atas jasa yang telah anda berikan. Dari kejadian tersebut mungkin anda bertanya kenapa penghasilan atas jasa tersebut dipotong pajak. Disini, saya akan kupas tuntas agar wajib pajak mempunyai pola pikir yang sama terutama hal-hal yang berkaitan dengan pph pasal 23.

Pengertian PPh Pasal 23

Menurut undang-undang pajak penghasilan, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah dan penghargaan, atau penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kita ketahui bahwa pph pasal 21 merupakan pemotongan atas pekerjaan, kegiatan atau jasa yang diterima oleh orang pribadi. Secara umum dapat kita artikan bahwa pph pasal 23 dikenakan terhadap subjek pajak badan, sedangkan pph pasal 21 dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi. Jadi misalnya penyedia jasa merupakan komanditer (CV), maka atas penghasilan yang diterima dikenakan/dipotong pph pasal 23. Walaupun pada dasarnya mudah, namun masih banyak wajib pajak yang menanyakan kepada saya apakah transaksi terkait dengan jasanya merupakan objek pph pasal 23 atau pph pasal 21. Memang, pada undang-undang pajak penghasilan dan turunannya tidak menjelaskan secara jelas apakah pph pasal 23 hanya dikenakan terhadap wajib pajak badan atau tidak. Dengan begitu anda harus benar-benar memahami konsep pemotongan/pemungutan maupun pengertian pph pasal 23.

Pemotong PPh Pasal 23

Tidak semua wajib pajak boleh memotong pph pasal 23. Adapun pemotong pph pasal 23 yang telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan, yaitu :

  1. Badan Pemerintah, misalnya kementerian, pemda dan sebagainya
  2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, yaitu wajib pajak badan yang didirikan di dalam negeri seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) dan sebagainya
  3. Penyelengaraan kegiatan, misalnya penyelengara lomba, seminar dan sebagainya
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak seperti, dokter, arsitek, pengacara, Aktuaris, Penilai, Notaris, Konsultan serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Jadi, selain yang telah saya sebutkan 6 diatas dilarang melakukan pemotongan pph pasal 23.

Objek dan Tarif PPh pasal 23

Pemotong tidak boleh sembarangan dalam mengenakan atau memotong pph pasal 23. Semua harus sesuai dengan undang-undang dan ketentuan berlaku. Tarif dan objek pph pasal 23 yang dapat dipotong oleh pemotong, yaitu :

  1. 15% dari jumlah bruto atas deviden, royalti, bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian utang) dan hadiah (termasuk penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong pph pasal 21).
  2. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan sewa selain pengunaan harta dan bangunan
  3. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pph pasal 21.
  4. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa lain sebagaimana yang telah diatur dalam PMK nomo 141/PMK.03/2015.

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka tarif pph pasal 23 akan lebih tinggi 100% dari tarif yang telah saya sebutkan diatas.

Bagaimana penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 ?

Bagi pemotong yang telah melakukan pemotongan pph pasal 23 memilki kewajiban untuk menyetor ke kas negara serta melaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) pph pasal 23. Penyetoran pph pasal 23 paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sedangkan untuk pelaporan SPT pph pasal 23 wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas akhir penyetoran maupun pelaporan bertepatan dengan hari libur kerja (sabtu dan minggu) atau libur nasional maka dapat dilakukan hari kerja berikutnya.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketentuan umum pph pasal 23, semoga bermanfaat dan dapat dipedomani bagi seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia.

PPh Pasal 23 : Pengertian, Objek dan Tarif PPh Pasal 23 Menurut UU PPh | luqman | 4.5