PPh Pasal 22 : Pengertian dan Tarif PPh Pasal 22

By On Senin, Oktober 31st, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 22

pengertian dan tarif pph pasal 22
Pembahasan kali ini berkaitan dengan pemungutan pph pasal 22. Perlu anda ketahui bahwa sistem pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga dikenal dengan witholding tax system. Wajib pajak tertentu mempunyai kewajiban untuk memungut pph pasal 22 sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan. Mungkin anda atau perusahaan anda pernah atau sering transaksi dengan bendahara pemerintah daerah atau pusat. Transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan dipungut pph pasal 22 oleh bendahara tersebut. Bagi anda yang belum memahami ketentuan umum pph pasal 22, silahkan pelajari berikut ini

Pengertian PPh Pasal 22 menurut Undang-Undang PPh

PPh Pasal 22 adalah pajak yang wajib dipungut dan terutang oleh pemungut yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Yang dimaksud pemungut disini adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya. Jadi ketika anda atau perusahaan anda melakukan transaksi dengan pemungut diatas maka atas transaksi tersebut bisa jadi terutang pph pasal 22 yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut.

Objek dan Tarif PPh Pasal 22

Sebagai pemungut pph pasal 22, tentu tidak semua transaksi harus dipungut berdasarkan ketentuan pasal 22 UU PPh. Adapaun penjelasan objek dan tarif pph pasal 22 adalah sebagai berikut :

  1. Impor barang, Bank Devisa dan DJBC wajib memungut pph pasal 22 atas impor barang tertentu dengan tarif yang berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Tarifnya ada yang 10%, 7,5% dan 2,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  2. Ekspor komoditas, Bank Devisa dan DJBC juga wajib memungut pph pasal 22 atas ekspor komoditas berupa tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dengan tarif 1,5 % dari nilai ekspor. PPh pasal 22 ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  3. Bendaharawan (instansi pemerintah) yang melakukan pembelian barang wajib memungut pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) dengan nilai pembayaran lebih dari 2 juta rupiah. PPh pasal 22 ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  4. BUMN atau badan usaha tertentu yang melakukan pembelian barang, wajib memungut pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) dengan nilai pembayaran lebih dari 10 juta rupiah. PPh pasal 22 ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  5. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh importir atau produsen bahan-bahan tersebut. Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina dikenakan pph pasal 22 dengan tarif 0,25% dari harga penjualan (tidak termasuk PPN). Penjualan bahan bakar minyak kepada selain SPBU Pertamina dikenakan pph pasal 22 dengan tarif 0,3% (tidak temasuk PPN). Penjualan bahan bakar gas dan pelumas dikenakan pph pasal 22 dengan tarif 0,3%. PPh Pasal 22 jenis ini terutang pada saat enerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang atau dikenal dengan delivery order
  6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja (tarif 0,3% x DPP PPN), industri otomotif (tarif 0,45% x DPP PPN), industri semen (tarif 0,25% x DPP PPN), industri kertas (tarif 0,1% x DPP PPN), dan industri farmasi (tarif 0,3% x DPP PPN)
  7. Penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, dan importir umum kendaraan bermotor dipungut pph pasal 22 dengan tarif 0,45% x DPP PPN. PPh pasal 22 jenis ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  8. Pembelian bahan-bahan hasil perkebunan, Perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertanian yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dipungut pph pasal 22 sebesar 0, 25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 jenis ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  9. Pembelian yang dilakukan oleh industri atau badan usaha atas komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, dipungut pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 jenis ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final
  10. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dipungut pph pasal 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN adn PPnBM. PPh pasal 22 jenis ini dapat dikreditkan dan bersifat tidak final.

Nah, itulah penjelsan saya mengenai pengertian dan tarif pph pasal 22, semoga dapat membantu anda yang sedang mencari informasi tersebut. Pertamakali, yang perlu diperhatikan terkait kewajiban pemungutan pph pasal 22 adalah apakah anda atau instansi/perusahaan anda bekerja merupakan pemungut pph pasal 22 ? Jika iya, tinggal tentukan objeknya melalui transaksi yang saudara lakukan kemudian dipungut pph pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.

PPh Pasal 22 : Pengertian dan Tarif PPh Pasal 22 | luqman | 4.5