PPh Pasal 21 : Pengertian, Objek dan Tarif PPh pasal 21

By On Selasa, November 15th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 21

pengertian pph pasal 21
Seringkali kita mendengar pph pasal 21 di lingkungan dimana kita bekerja. Hal ini berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai/ karyawan baik pegawai tetap maupun tidak tetap apabila memenuhi syarat tertentu akan dipotong pph pasal 21. Nantinya, karyawan/atau pegawai tersebut akan memperoleh bukti potong pph pasal 21 atas pemotongan gaji/ penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut yang dapat dikreditkan (sebagai pengurang) pajak terutang dalam SPT Tahunannya. Pada prakteknya, selain dipotong pph pasal 21, ada juga pegawai atau karyawan yang atas gajinya malah tidak dipotong pajak (pph pasal 21). Pasti anda akan bertanya kenapa ada yang ada dipotong pph pasal 21 dan ada yang tidak. Baik, disini kita akan kupas tuntas masalah perpajakan khususnya pph pasal 21.

Pengertian PPh Pasal 21

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, pph pasal 21 adalah pajak yang dipotong terhadap penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong pph pasal 21, yaitu:

  1. pemberi kerja yang memberi gaji, upah, honor atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan baik yang diberikan kepada pegawai/karyawan tetap maupun tidak tetap. Misalnya anda bekerja di sebuah perusahaan swasta, apabila gaji atau penghasilan anda dalam sebulan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka atas penghasilan tersebut wajib dipotong pph pasal 21;
  2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honor atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan baik yang dibayarkan kepada pegawai tetap/tidak tetap maupun bukan pegawai. Misalnya anda mendapatkan order jasa perbaikan/ perawatan AC pada kantor Gubernur di daerah anda. Atas penghasilan atau imbalan yang anda peroleh wajib dipotong pph pasal 21 oleh bendahara pemerintah pada kantor gubernur tersebut;
  3. dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiunan. Misalnya anda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atas penghasilan pensiun yang anda peroleh wajib dipotong pph pasal 21 jika penghasilannya melebihi PTKP;
  4. badan yang membayar honor sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Misalnya seorang pengacara dikontrak PT ABC dalam menangani kasus hukum yang sedang dialami oleh PT tersebut. Atas honor yang diterima oleh pengacara tersebut wajib dipotong pph pasal 21 oleh PT ABC;
  5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan kegiatan. Misalnya PT XYZ sedang menyelenggarakan kontes blog search engine optimization (seo). Nantinya pemenang sesuai kriteria akan memperoleh hadiah yang telah disepakati bersama. Atas pembayaran/ penyerahan hadiah kepada pemenang kontes wajib dipotong pph pasal 21 oleh penyelenggara kontes.

Selain pemotong yang telah saya jelaskan diatas, ternyata ada pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong. Pemberi kerja tersebut yaitu kantor perwakilan negara asing (misalnya dubes amerika di Indonesia) dan organisasi-organisasi internasional (Organisasi PBB seperti WHO yang berkedudukan di Indonesia)

Tarif PPh Pasal 21

Setelah kita memahami konsep pemotongan pph pasal 21, sekarang saya akan membahas bagaimana penghitungan beserta tarif pph pasal 21 menurut undang-undang pajak penghasilan. Sebenarnya tarif pph pasal 21 sudah saya jelasakan pada artikel sebelumnya, jika anda ingin membacanya silakan klik tarif pph 21,   sedangkan untuk rumus penghitungan pph pasal 21 bagi pegawai tetap, anda bisa menuju ke perhitungan pph 21. Sebenarnya, tarif pph pasal 21 mengacu pada tarif umum pajak penghasilan sebgaimana yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan. Tarif tersebut bersifat progresif yang artinya persentase pemotongan akan semakin besar apabila gaji, imbalan  atau penghasilan yang diterima juga besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini tarif pph pasal 21 berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak :

  1. sampai dengan 50 juta, tarif pph pasal 21 sebesar 5%
  2. diatas 50 juta s.d. 250 juta, tarif pph pasal 21 sebesar 15%
  3. diatas 250 juta s.d. 500 juta, tarif pph pasal 21 sebesar 25%
  4. diatas 500 juta, tarif pph pasal 21 sebesar 30%

Tarif pph pasal 21 diatas khusus untuk pemotongan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pemotongan bagi wajib pajak luar negeri menggunakan tarif 20% sebagaimana yang diatur dalam uu pph pasal 26.

PPh Pasal 21 : Pengertian, Objek dan Tarif PPh pasal 21 | luqman | 4.5