Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

By On Sabtu, April 16th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Umum

bukan objek pajak pph
Sebelumnya, saya sudah pernah mem-postingĀ artikel mengenai objek pajak penghasilan yang bisa teman-teman pelajari. Pada halaman tersebut saya tidak menjelaskan secara detail mengenai pengecualian objek pajak penghasilan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan penghasilan atau keuntungan apa saja yang merupakan bukan objek pajak karena tidak semua penghasilan atau keuntungan merupakan objek pajak. Pada Undang-Undang PPh, pengecualian objek pajak penghasilan di atur dalam pasal 4 ayat (3), yaitu :

  1. Bantuan atau sumbangan
    Bantuan atau sumbangan seperti apa yang bukan objek pajak? yaitu bantuan atau sumbangan yang diterima oleh lembaga keagamaan misalnya zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  2. Warisan
    Nah, yang ini pasti kalian seringĀ dengar bahkan memperolehnya, ya kan ? Apabila kalian memperoleh warisan harta bergerak maupun tidak bergerak, kas, deposito atau apapun yang bisa menambah kemampuan ekonomis maka atas warisan tersebut merupakan bukan objek pajak penghasilan. Akan tetapi tetap akan dikenakan BPHTB apabila yang di wariskan berupa tanah dan/ atau bangunan. Untuk besaran tarif dan ketentuan selanjutnya diatur oleh Pemerintah masing-masing daerah.
  3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pada prinsipnya harta atau setoran tunai yang diterima oleh badan merupakan objek pajak penghasilan karena menambah kemampuan ekonomis. Akan tetapi karena sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, berdasarkan Undang-Undang PPh merupakan bukan objek pajak penghasilan.
  4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Pada prinsipnya, penggantian atau imbalan ini diterima/ diperoleh bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura misalnya beras, gula dan parcel, sedangkan contoh imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah dan fasilitas pengobatan. Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Misalnya, seorang WNI menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut. Kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut (objek pajak) sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.
  5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Perlu saya tegaskan kembali bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenisnya maka atas penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut merupakan objek pajak penghasilan.
  7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut bukan objek pajak penghasilan.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penanaman modal dimaksud dalam hal pengembangan dan akan dibayarkan kepada peserta pensiun dikemudian hari. Sehingga penanaman modal tersebut agar tidak diarahkan ke bidang-bidang yang bersifat spekulatif dan beresiko tinggi.
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Hal ini untuk kepentingan dalam pengenaan pajak saja agar tidak double dimana keuntungan atas badan tersebut telah dikenakan pajak penghasilan.
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, bagian laba dari badan pasangan usaha tersebut bukan sebagai objek pajak dengan syarat badan pasangan usaha tersebut didirikan di Indonesia dan merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha tertentu serta sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (ketentuan lebih lanjut diatur Menteri Keuangan).
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

13 Penghasilan atau keuntungan di atas memang bukan objek pajak karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan rasa keadilan. Sehingga apabila anda menerima penghasilan atau keuntungan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas maka atas penghasilan atau keuntungan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.

Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak | luqman | 4.5