Pengertian PPN

By On Jumat, April 22nd, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPN

pajak pertambahan nilai
Pengertiaan PPN
sangat berbeda dengan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) mengenakan pajak ketika memperoleh penghasilan, sedangkan PPN mengenakan pajak atas konsumsi barang atau jasa. Yang dimakud Pajak konsumsi yaitu jenis pajak yang tujuannya adalah membebani penghasilan seseorang pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau dikonsumsi. Dasar pemajakan atas pajak konsumsi adalah pengeluaran uang untuk konsumsi barang tersebut.

Sebenarnya, pajak atas konsumsi di dunia ini yang diakui hanya ada dua, yaitu Pajak Penjualan (PPn) / Sales tax dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Value Added Tax. Kedua pajak tersebut berbeda perlakuannya. Pada topik kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai Pajak Penjualan (PPn). Artikel ini memang sengaja saya fokuskan untuk menjelaskan mengenai pengertian PPN.

Apabila kita bicara pengertian PPN sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan negara yang cukup potensial di Indonesia. Tuntutan pembiayaan APBN dari sektor perpajakan yang setiap tahun meningkat sangat dirasakan bahwa penerimaan pajak terutama dari sektor pajak khususnya PPN sangat penting. Apabila dilihat dari kewenangan pemungutnya, PPN merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dasar hukum yang digunakan oleh DJP dalam rangka pelayanan dan pengawasan atas PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Pada prinsipnya, PPN dikenakan atas nilai tambah (value added) bukan atas penjualan sebagaimana pada Pajak Penjualan (PPn). Pemungutan atas PPN ini dilakukan secara tidak langsung, maksudnya adalah pembeli dapat melimpahkan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak (pihak penjual) dalam penyetoran pajaknya. Dalam kasus jual beli BKP maupun JKP, penjual (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak yang nantinya dianggap sebagai pajak keluaran (VAT Out). Dalam mekanisme PPN ada pajak masukan (pm) dan pajak keluaran (pk). Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka atas selisih tersebut terutang PPN dan harus disetorkan ke kas negara. Apabila sebaliknya, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka atas selisih tersebut dapat di restitusi atau di kompensasi ke masa berikutnya. Untuk lebih jelasnya, anda dapat memperhatikan gambar ilustrasi berikut ini :

pengertian pajak pertambahan nilai
Pada gambar ilustrasi di atas dipaparkan ada 3 Pengusaha kena Pajak yaitu PKP A, PKP B dan PKP C. PKP A merupakan produsen (pabrikan) baju, PKP C merupakan penyedia bahan baku berupa kain, sedangkan PKP B merupakan distributor baju dan celana dewasa.

Pertama, saya akan menjelaskan transaksi antara PKP A dan PKP C dimana PKP A melakukan pembelian bahan baku berupa kain sebesar 110 Jt (include PPN asumsi tarif sebesar 10%). Bagi PKP C, PPN yang dipungut sebesar 10 Jt merupakan pajak keluaran dan harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan bagi PKP A, PPN yang dibayarkan sebesar 10 Jt merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada waktu pelaporan SPT Masa PPN.

Dilain sisi, PKP A juga bertransaksi dengan PKP B dimana PKP A melakukan penjualan hasil produksinya berupa baju dan celana kepada PKP B sebesar 55 Jt (include PPN asumsi tarif sebesar 10%). PPN sebesar 5Jt yang dipungut oleh PKP A merupakan pajak keluaran sedangkan bagi PKP B merupakan pajak masukan. Dari transaksi keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa PKP A mengalami lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran yaitu sebesar PM-PK = 10 Jt – 5 Jt = 5 Jt. Atas lebih bayar tersebut PKP A dapat mengajukan restitusi atau dikompensasi ke SPT Masa PPN berikutnya.

Setelah kita melihat dan memahami ilustrasi di atas, pajak pertambahan nilai dikenakan atas nilai tambah atas penyerahan BKP atau JKP. Nilai tambah ini akan menentukan hasil dari perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan apakah terutang PPN, nihil atau malah lebih bayar. Jadi, anda tidak perlu bingung apalagi pusing membaca Undang-Undang PPN untuk mencari pengertian PPN ini. Pada intinya, apabila kita bicara pengertian PPN, pajak pertambahan nilai hanya “bermain” di PK atau PM. Semoga artikel ini membantu anda sebagai dasar untuk memahami tentang pajak pertambahan nilai.

Pengertian PPN | luqman | 4.5