Pengertian dan ketentuan umum pajak bumi dan bangunan

By On Selasa, September 20th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PBB

pengertian pajak bumi dan bangunan
Saat ini, pajak bumi dan bangunan sangat populer dimata masyarakat Indonesia. Mungkin sebagian besar dari pembaca sudah sering tiap tahun membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah kediaman dan rumah anda. Walaupun sudah sering membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun, apakah anda paham kenapa kok rumah/ bangunan dan tanah dikenakan pajak ?

Menurut sejarah yang saya baca di berbagai sumber, bumi dan bangunan yang terletak di wilayah NKRI sangat memberikan keuntungan dan kedudukan sosial yang lebih baik dimata publik. Bagaimana jika anda memiliki bangunan rumah serta halaman yang luas? Status anda dimata masyarakat lebih baik bukan? Nah, atas dasar itulah merupakan suatu kewajaran bagi negara mewajibkan si pemilik tanah dan rumah tersebut untuk memberikan sebagian manfaat dan kenikmatan melalui pajak bumi dan bangunan.

Pengertian pajak bumi dan bangunan

Sebenarnya yang dimaksud dengan bumi dan bangunan itu sangat luas. Yang dimaksud dengan bumi bukan hanya daratan saja, bumi menurut undang-undang PBB bisa mencakup darat, perairan dan udara. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan disini berupa konstruksi apapun yang ditancapkan ke bumi. Bangunan ini bisa berupa rumah, gedung, pelabuhan, penambangan offshore dan sebagainya. Jadi yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan tersebut.

Namun, tidak semua bumi dan bangunan dikenakan PBB. Dalam undang-undang dijelaskan beberapa yang bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, hutan lindung, makam dan sebagainya (pasal 3 UU PBB). Kalau tanah dan bangunan atau fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan umum masih dikenakan pajak berarti negaranya eror, masak negara dipajakin kan aneh.

Jika sebelumnya bicara objek maka ada subjek pajak bumi dan bangunan. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak milik, memperoleh manfaat keuntungan atas tanah dan bumi disebut sebagai subjek pajak dalam hal ini pajak bumi dan bangunan. Jadi seandainya anda menyewa bangunan/ tanah dan anda memperoleh manfaat atas bangunan/tanah tersebut maka wajib membayar pajak bumi dan bangunan.

Ketentuan umum pajak bumi dan bangunan

Dalam administrasi pajak bumi dan bangunan, dikenal istilah NOP, SPOP/LSPOP dan SPPT, berikut penjelasannya :

  1. NOP atau Nomor Objek Pajak digunakan untuk memudahkan administrasi dalam hal yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. NOP merupakan nomor unik identitas si pemilik/penguasa/ yang memanfaatkan bumi dan bangunan dimanapun berada asalkan masih didalam NKRI. Jadi NOP ini, fungsi dan penggunaan layaknya nomor KTP dan NPWP.
  2. SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan lampirannya (LSPOP) digunakan sebagai pusat informasi atas bumi atau bangunan. Fungsi SPOP dan LSPOP hampir sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT).Informasi tersebut bisa berupa luas tanah/bangunan, identitas pemilik, harga per meter dan sebagainya.
  3. Nah, Informasi yang dilaporkan melalui SPOP dan LSPOP tersebut kemudian diserahkan ke petugas pajak paling lama 30 hari sejak SPOP dan LSPOP diterima oleh subjek pajak. Kemudian petugas pajak akan menentukan/ menghitung pajak terutang, penetapan pajak terutang ini dikeluarkan melalui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

Bagaimana tarif dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan?

Menurut undang-undang pajak bumi dan bangunan, tarif atas objek PBB adalah sebesar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). NJOP adalah suatu nilai rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual-beli secara wajar. Masing daerah di Indonesia memiliki NJOP yang berbeda-beda terhadap nilai bumi atau bangunan. Hal itu sangat wajar mengingat harga tanah dan bangunan di tiap-tiap daerah berbeda. Semakin tinggi nilai suatu tanah atau bangunan, semakin besar pula pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan ke kas negara.

 

Pengertian dan ketentuan umum pajak bumi dan bangunan | luqman | 4.5