Pengertian dan Jenis Wajib Pajak

By On Jumat, April 15th, 2016 Categories : Belajar Pajak, KUP

jenis jenis wajib pajak
Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang termasuk definisi-definisi mendasar seperti “Wajib Pajak”. Istilah “Wajib Pajak” di Indonesia digunakan sebagai sebutan untuk seseorang maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, barang kali teman-teman disini belum mengetahui atau memahami betul apa pengertian dan jenis-jenis Wajib Pajak yang ada di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 yang membahas tentang pengertian Wajib Pajak :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sehubungan dengan definisi diatas, terdapat ciri-ciri Wajib Pajak sebagai berikut :

Untuk ciri-ciri yang pertama, Wajib Pajak terdiri dari 2 jenis yaitu:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
    Yang dimaksud Wajib Pajak Orang Pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai peraturang perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu :
    Orang Pribadi (Induk)
    yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
    Hidup Berpisah (HB)
    yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai);
    Pisah Harta (PH)
    yaitu suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis;
    Memilih Terpisah (MT)
    yaitu wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya; dan
    Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
  2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)
    Berdasarkan Undang-Undang KUP yang terbaru Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan juga dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:
    Badan
    Definisi Badan yaitu sebagaimana telah saya jelaskan di atas.
    Joint Operation (JO)
    Yaitu bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Biasanya JO ini berupa perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.
    Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
    Yaitu Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
    Bendahara
    Yang dimaksud bendahara disini adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
    Penyelenggara Kegiatan
    Pihak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) dan 4) yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ciri-ciri Wajib Pajak yang kedua adalah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak. Ketiga frasa tersebut mempunyai makna yang berbeda, misalnya pembayar pajak adalah seseorang pengusaha langsung membayar pajaknya ke kas negara, contoh pemotong pajak adalah perusahaan yang memotong pajak atas penghasilan karyawannya, sedangkan contoh pemungut pajak adalah perusahaan/bendaharawan yang memungut pajak atas pembelian barang/jasa oleh kliennya.

Ciri-ciri Wajib Pajak yang terakhir yaitu mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Misalnya hak Wajib Pajak adalah mengajukan upaya hukum, penundaan angsuran pajak, restitusi pajak, pengurangan pajak, pemindahbukuan, surat keterangan fiskal, penundaan pelaporan SPT, imbalan bunga dan sebagainya. sedangkan kewajiban Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan benar, jelas, lengkap dan menandatanganinya, serta membayar dan menyetorkan pajak yang terutang.

Pengertian dan Jenis Wajib Pajak | luqman | 4.5