Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

By On Kamis, April 21st, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Umum

pengecualian subjek pajak penghasilan
Subjek pajak dan bukan subjek pajak diatur dalam Undang-Undang PPh. Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada artikel ini kita tidak akan membahas siapa saja yang termasuk subjek pajak karena telah saya jelaskan pada artikel sebelumnya. Apabila anda penasaran ingin mempelajari subjek pajak, anda bisa kunjungi disini.

Orang atau badan yang bukan subjek pajak diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 3. Siapa sajakah yang termasuk pengecualian subjek pajak ini? yuk simak berikut ini :

  1. Kantor perwakilan negara asing, seperti beberapa kantor kedutaan besar asing yang berada di Jakarta.
  2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Contoh organisasi international yang merupakan bukan subjek pajak adalah badan international dari PBB, orgainsasi kerjasama tehnik, organisasi kerjasama kebudayaan dan sebagainya.
  4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana angka 3 di atas, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Apabila anda, teman anda atau tempat anda bekerja memenuhi salah satu syarat di atas maka bukan termasuk subjek pajak. Sebenarnya apa sih yang mendasari sehingga 4 syarat di atas bukan termasuk subjek pajak ? Perlu kita ketahui bahwa pejabat atau kantor yang saya jabarkan di atas sesuai dengan kelaziman internasional karena tujuan utama didirikan bukan untuk memperoleh penghasilan melainkan mewakili negaranya saja dalam hubungan internasional. Sehingga kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya yang sejenis, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Namun pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia. Contoh seorang warga negara australia bernama Ms. Stephanie bekerja sebagai pejabat kantor konsulat jenderal di Bali. Selain sebagai pejabat kantor konsulat, Ms. Stephanie juga menyempatkan untuk mengajar di Yayasan Sekolah Australia Bali dan mendapatkan honor 5 juta per tatap muka. Atas kasus ini, Ms. Stephani merupakan subjek pajak karena memperoleh penghasilan diluar jabatannya sebagai pejabat konsulat dan atas penghasilan tersebut dapat dikenakai pajak penghasilan. Sehingga apabila ada pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan | luqman | 4.5