Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26

By On Sabtu, Agustus 6th, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26

PPh Pasal 21
Pada dasarnya penghasilan yang kita terima sebagai orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan maka atas penghasilan tersebut akan dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26. Kendati demikian tidak semua penghasilan yang kita terima merupakan objek PPh Pasal 21/26, yang artinya bisa saja penghasilan yang kita terima tidak dikenakan PPh Pasal 21/26.

Sebenarnya apa sih bedanya PPh Pasal 21 dan Pasal 26?

Sebelum saya menjelaskan objek dan bukan objek PPh Pasal 21/26, saya ingin menjelaskan perbedaan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (SPDN) merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri (SPLN) merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Bagaimana apabila penghasilan yang kita terima dalam mata uang asing? ya penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26

Berikut ini merupakan objek PPh Pasal 21/26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-32/PJ/2015, yaitu :

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
  3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
  4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
  6. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
  7. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
  8. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
    penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    1. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
    2. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
    Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Bukan Objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26

Selain penghasilan yang kita terima dipotong PPh Pasal 21/26, berikut ini merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21/26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-32/PJ/2015, yaitu :

  1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu yang diberikan oleh:
    1. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
    2. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
    PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
  3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
  4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
  5. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh.
  6. Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.
Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 | luqman | 4.5