Ketentuan Umum Undang-Undang Pengampunan Pajak

By On Selasa, Juli 26th, 2016 Categories : Tax Amnesty
pengampunan pajak

pengampunan pajak (Image Source : ekonomi.inilah.com)

Ada kabar gembira terutama buat Wajib Pajak di Indonesia yaitu telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang ini kita sebut Tax Amnesty yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2016. Tax Amnesty Di Indonesia ini merupakan rangkaian kebijakan perpajakan yang menjadi target di tahun 2016.
Sebelum saya terlalu jauh menjelaskan secara teknis dan material, alangkah baiknya kita mengetahui definisi, tujuan, manfaat serta asas-asas (dasar pemikiran) penyusunan UU Pengampunan Pajak ini sehingga suatu saat anda bisa memahami dan siap untuk memutuskan apakah akan ikut serta dalam pengampunan pajak atau tidak.

Definisi dan Ketentuan Umum

Apa sih yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak ? Pengampunan Pajak atau disebut Tax Amnesty adalah Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1)
Pada definisi di atas terdapat kata-kata yang belum pernah kita temukan di Undang-Undang Perpajakan pada umumnya yaitu Uang Tebusan. Nah, Uang Tebusan adalah Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Kalau di UU Perpajakan (KUP) kita mengenal pajak terutang sedangkan di Tax Amnesty ini kita sebut sebagai Uang Tebusan dan keduanya memilki makna yang berbeda walaupun ujung-ujungnya setor ke Kas negara.

Tujuan Penyusunan UU Pengampunan Pajak

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sebagai berikut:

  1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Asa-Asas (Dasar Pemikiran) Penyusunan UU Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

  1. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
  2. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
  3. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
  4. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Manfaat UU Pengampunan Pajak

Apabila Anda mengikuti atau mengajukan Tax amnesty maka manfaat atau fasilitas yang akan Anda dapatkan adalah

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan;
  2. Penghapusan sanksi administrasi berdasarkan STP yang tidak terdapat pokok pajak terutang;
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. Penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Atas kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 desember 2015

Jadi, tunggu apalagi, ayo sukseskan serta ramaikan pengampunan pajak mumpung masih anget nih. Perlu Anda ketahui bahwa periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017.

Ketentuan Umum Undang-Undang Pengampunan Pajak | luqman | 4.5