Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

By On Jumat, April 8th, 2016 Categories : Dasar Perpajakan

hukum pajak di indonesiaIndonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi bukan lagi manusia atau masyarakat Indonesia. Kehidupan dan kelangsungan negara Indonesia harus sesuai dengan Hukum yang kita kenal dengan Undang-Undang. Sama implementasinya ketika Negara Indonesia melakukan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tanpa memperhatikan konsep keadilan. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam pasal 23 Ayat (2) UUD 1946 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Pengertian Hukum Pajak Menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H.

“Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.

Sistem Hukum di Indonesia terdiri dari Hukum Perdata (arti luas) dan Hukum Publik. Hukum Perdata(arti luas) terdiri dari Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sedangakan Hukum Publik terdiri dari hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pajak dan Hukum Pidana. Jadi, dari pengertian dan penjelasan diatas diketahui bahwa kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Di Indonesia, merupakan bagian dari Hukum Publik. Untuk lebih jelasnya berikut ilustrasinya :
kedudukan hukum pajak

Hukum Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hukum Pajak Formal

Adalah Hukum Pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dasar dalam rangka mewujudkan hukum pajak material dapat terlaksana dengan baik. Contoh : Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2. Hukum Pajak material

Adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap subjek dan objek pajak serta tata cara penghitungannya. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM).

Hubungan Serta Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

Meskipun hukum pajak dan hukum perdata berbeda penggolongannya sebagaimana ilustrasi diatas, Akan tetapi 2 hukum tersebut ternyata saling keterkaitan atau bisa dibilang hukum perdata dapat dipengaruhi oleh hukum pajak. Hubungan erat ini timbul karena dalam hukum pajak banyak menggunakan istilah-istilah yang terkandung dalam hukum perdata. Misalnya istilah tempat tinggal atau domisili, diatur baik dalam hukum pajak maupun hukum perdata. Hukum pajak mencari dasar pemungutan pajak berdasarkan peristiwa (kelahiran, pendirian, kematian, pembubaran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) sebagaimana diatur di dalam hukum perdata.
Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau kita kenal dengan sebutan Lex Spesialis Derogat Lex Generale. Maksudnya adalah hukum pajak (yang bersifat khusus) mengesampingkan hukum perdata (yang bersifat umum). Contohnya adalah Sebidang tanah milik seseorang yang menurut perjanjian sebelumnya digunakan sebagai jaminan hutang. Orang tersebut tidak dapat melunasi hutang yang menyebabkan tanah tersebut disita oleh kreditur. Sementara sesorang tersebut juga memiliki hutang pajak yang belum dilunasi hingga lewat jatuh tempo. Karena aset yang dimiliki hanya tanah, maka atas tanah tersebut dilelang. Nah, hasil pelelangan harus melunasi utang pajak terlebih dahulu, jika ada sisa baru melunasi utang ke pihak kreditur. Jadi, dari contoh diatas hukum pajak harus didahulukan disamping hukum yang lain (dalam hal ini hukum perdata).

Hubugan Serta Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Pidana

Selain KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana, di dalam hukum pajak juga mengatur mengenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran maupun kejahatan dibidang perpajakan. Ada beberapa faktor khusus hukum pajak yang menyebabkan timbul hukum pidana, Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang sanksi pidana di bidang perpajakan yaitu Pasal 36A sampai dengan pasal 44. salah satu pasal menerangkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.” 
Hubungan antara hukum pajak dan hukum pidana ini saling melengkapi, artinya hal-hal atau ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran/kejahatan di bidang perpajakan yang diatur didalam Undang-Undang KUP merupakan turunan daripada dalil Undang-Undang KUHP.

Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia | luqman | 4.5