Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

By On Selasa, Juni 21st, 2016 Categories : Belajar Pajak, PPN

karakteristik ppn, ciri-ciri ppn
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan pemungutan pajak yang lain. Ciri-ciri (karakteristik) Pajak Pertambahan Nilai yang perlu anda ketahui yaitu :

    1. PPN sebagai pajak tidak langsung
      Sebagai pajak tidak langsung, antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak diantara pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak yang dimaksud adalah pembeli barang kena pajak (bkp) atau penerima jasa kena pajak (jkp). Sedangkan penanggung jawab penyetoran dan pelaporan ppn berada di pihak pengusaha kena pajak selaku penjual bkp atau pemberi jkp.
    2. PPN sebagai Pajak Objektif
      Maksud dari PPN sebagai pajak objektif adalah timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama. Sebagai pajak objektif, PPN menimbulkan dampak regresive yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan PPnBM di samping PPN.
    3. Multi stage levy namun non kumulatif
      Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama apapun sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.
    4. Indirect Subtraction Method
      Indirect subtraction method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Istilahnya disebut dengan pajak keluaran atau pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan maka atas selesihnya tersebut harus disetorkan ke kas negara, apabila sebaliknya maka bisa dikompensasi ke masa berikutnya atu di restitusi.
    5. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri
      Sebagai pajak atas konsumsi mengandung makna bahwa PPN bukanlah pajak atas kegiatan bisnis, dan dalam mekanisme PPN sejatinya pemikul beban pajak adalah konsumen. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.
    6. Tarif tunggal (single rate)
      Pasal 7 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa atas penyerahan BKP dikenakan
      PPN dengan tarif 10%. Sedangkan tarif ekspor BKP yang ditentukan pada
      ayat (2) sebesar 0% secara ekonomis tidak akan menimbulkan beban pajak.
      Tarif 0% yang dibuat dengan maksud untuk menjaga netralitas PPN tanpa
      mengorbankan aspek ekonomi yaitu PPN tetap menjaga daya saing komoditi
      ekspor di luar negeri (negara tujuan).
    7. PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT)
      Dalam mekanisme PPN di Indonesia semua pembelian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Pengertian berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen atau pemasaran.

Nah itulah penjelasan terkait dengan karakteristik PPN yang bisa anda pahami dan terapkan di dalam bisnis anda dengan tetap mengacu pada Undang-Undang PPN yang berlaku.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | luqman | 4.5