Jenis Pungutan Pemerintah Selain Pajak

By On Minggu, April 10th, 2016 Categories : Dasar Perpajakan
jenis pungutan pemerintah

Courtesy of Flickr

Lebih dari 70% dana APBN Negara Indonesia berasal dari pajak sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengemban amanah rakyat bahwa pendapatan negara digunakan/dibelanjakan sebaik-baiknya untuk membangun negeri yang lebih baik yang diwujudkan dalam kegiatan maupun program pemerintah. Untuk kelancaran proses berlangsungnya pembangunan ini maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, untuk itulah Negara berhak untuk melakukan pungutan yang dilakukan terhadap warganya baik orang pribadi maupun badan usaha demi kelangsungan hidup negara dan kemakmuran rakyat. Berikut ini ada beberapa jenis pungutan resmi pemerintah selain pajak yang perlu anda ketahui adalah :

Retribusi

Adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagian penerimaan dari retribusi ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Adapun objek retribusi ini dikelompokan menjadi 3 yaitu:

  1. Retribusi Jasa Umum
    Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.
  2. Retribusi Jasa Usaha
    Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Misalnya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  3. Retribusi Perijinan Tertentu
    Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Negara untuk suatu kelompok atau golongan. Iuran ini tidak diatur secara absolut dalam Undang-Undang tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Misalnya iuran sampah, iuran penerangan, iuran izin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, iuran izin pemanfaatan kawasan dan sebagainya.

Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Bea Keluar

Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Barang yang dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Bea Keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Yang dimaksud mempunyai sifat atau karakteristik disini adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Referensi:

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis Pungutan Pemerintah Selain Pajak | luqman | 4.5